Kontroversi Gedung Baru DPR, Bukti Parpol Tak Bisa Baca Aspirasi Rakyat

Jakarta - Sejumlah fraksi yang periode lalu menyetujui rencana pembangunan gedung baru DPR, belakangan menarik dukungannya terhadap proyek tersebut. Fenomena ini mempertegas kecurigaan bahwa parpol tidak mampu menyerap aspirasi konstituennya.

"Partai memang tidak memiliki instrumen untuk membaca keinginan publik. Sehingga cenderung tidak mampu membaca keputusan mana yang akan ditolak atau disetujui oleh publik," kata pengamat politik dari Charta Politica Yunarto Wijaya, Minggu (3/4/2011).Dia menduga, sebenarnya rencana membangun gedung kantor baru DPR telah mendapat persetujuan dari seluruh fraksi di DPR. Buktinya rencana yang dibahas oleh BURT DPR periode 2004-2009 itu, anggarannya bisa masuk di dalam APBN 2011.

Padahal proses pengesahan setiap usulan penganggaran dalam RAPBN hingga menjadi APBN, melibatkan peran DPR. Politisi yang terlibat dalam pembahasannya bersama tim pemerintah juga belum tentu orang-orang yang sama dengan yang duduk dalam BURT dan seharusnya atas sepengetahuan DPP parpol bersangkutan.

"Maka keputusan ini sudah melalui persetujuan fraksi. Ini kemungkinan pertama," imbuh pria yang biasa dipanggil Toto itu.

Lalu bagaimana untuk kemungkinan kedua?

"Proses pengambilan keputusan tidak terstruktur secara baik. Pengambilan keputusan cenderung liar dibiarkan terjadi secara individu sesuai kapasitas masing-masing politisi anggota alat kelengkapan DPR," jawab Toto.

"Ini bukti dari tersumbatnya proses agregasi di dalam partai," sambung dia.

Perlu diketahui pada Selasa (5/4/2011) mendatang, akan berlangsung rapat paripurna DPR untuk memutuskan kelanjutan rencana pembangunan gedung kantor baru DPR. Proyek yang kini menuai kecaman masyarakat tersebut, sebenarnya adalah hasil keputusan DPR periode 2004-2009 sehingga akhirnya dianggarkan dalam APBN 2011.

Sebulan terakhir fraksi-fraksi yang pada periode lalu ikut menyetujui rencana pembangunan gedung kantor baru DPR, mendadak menyatakan menarik dukungan. Mereka bahkan menegaskan sedari awal menolak rencana tersebut dan mengancam memberi sanksi kepada politisinya yang duduk di BURT DPR.

Lain periode, lain anggota. Lain pula keputusannya.